Titik Nadir HAM di Indonesia Oleh Agung Nugraha


          “Ngeri”. Mungkin inilah kata yang bisa kita ucapkan melihat fenomena kriminalitas akhir-akhir ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kriminalitas yang berakhir dengan hilangnya nyawa seseorang begitu sering kita dengar beberapa hari ini. Terasa sangat mengerikan karena kejadian-kejadian pembunuhan tersebut terjadi di ruang-ruang publik.
            Di Jakarta misalnya, seorang siswa bernama Christoper Melky Tanujaya tewas di jalanan karena penusukan. Sebelumnya, seorang pelajar yang bernama Rafi juga tewas karena ditusuk di sebuah mall. Kejadian selanjutnya menimpa seorang pelajar lain yang tewas di bus akibat dicerulit pelajar lainnya. Menyusul pengeroyokan seorang mahasiswa Al-Azhar, Ahmad Yoga Fudholi yang akhirnya tewas karena dikeroyok mahasiswa lainnya di kampusnya sendiri karena dituduh mencuri sebuah helm. Semua peristiwa yang disebutkan ini hanya sebagian kecil peristiwa pembunuhan yang melibatkan kaum terpelajar yang terjadi di ruang-ruang publik. Di luar kasus-kasus ini, masih ada banyak kasus lainnya yang menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusian kita sedang berada di titik nadir.
            Rendahnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusia pada kenyataannya tidak hanya terjadi pada golongan yang tidak terdidik, namun pada golongan terdidik seperti pelajar dan mahasiswa, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusian dan juga hak asasi manusia sangatlah rendah. Rendahnya penghormatan terhadap HAM pada pelajar dan mahasiswa sangat mengkhawatirkan mengingat mereka merupakan generasi penerus bangsa. Jika sikap ini mereka bawa ketika mereka mengemban amanat sebagai aparatur negara, bisa dipastikan sikap negara ini juga akan sangat merendahkan HAM rakyatnya. Untuk mengantisipasi hal ini, pendidikan HAM wajib diberikan bagi mereka.
            Pendidikan HAM bagi pelajar dan mahasiswa memiliki peranan sangat penting untuk menciptakan generasi yang menghormati HAM sehingga kelak ketika mereka menjabat aparatur negara, mereka akan menghormati HAM rakyatnya. Pendidikan HAM bagi pelajar dan mahasiswa bisa saja diberikan dalam satu mata pelajaran/kuliah khusus mengenai HAM. Kalaupun tidak memungkinkan karena alasan padatnya kurikulum, pendidikan Ham masih bisa diberikan bagi pelajar dan mahasiswa dalam bentuk substansinya. Pendidikan HAM ini harus terselip ke dalam setiap mata pelajaran/kuliah sehingga dia bisa menjadi ruh pada pelajaran/mata kuliah itu.
            Melalui pendidikan HAM di sekolah, diharapkan semua siswa lebih menghormati hak asasi pelajar lainnya, utamanya adalah hak hidup pelajar lainnya. Jika penghormatan terhadap HAM sudah tertanam dengan baik, diharapkan tawuran-tawuran pelajar yang kerap berakhir dengan hilangnya nyawa bisa dikurangi bahkan dihilangkan sama sekali. Begitu juga bagi mahasiswa, melalui pendidikan HAM ini diharapkan mahasiswa lebih menghormati lagi hak asasi mahasiswa lainnya sehingga ketika ada masalah mereka tidak langsung main hakim sendiri yang bisa berakibat penghilangan nyawa seperti kasus Ahmad Yoga di Al-Azhar.
            Bagi mahasiswa, pendidikan HAM sebenarnya memiliki tujuan lain yaitu membentuk manusia-manusia yang mau membela HAM (Human Right Defender). Saat ini, ada banyak kasus pelanggaran HAM yang dilakukan negara kepada rakyatnya. Tanpa adanya pembelaan kepada rakyat, pelanggaran ini bisa berlangsung tanpa adanya perhatian. Posisi mahasiswa sebagai bagian dari rakyat tentu saja harus membela rakyat dan melalui pendidikan HAM itulah diharapkan kesadaran mahasiswa akan pelanggaran HAM ini akan tumbuh sehingga pada akhirnya mahasiswa bangkit dan tergerak menjadi pembela HAM. Penentangan-penentangan atas pelanggaran HAM negara terhadap rakyatnya diharapkan mampu membangun tatanan bermasyarakat dan bernegara yang menjunjung tinggi HAM.
***
Penulis adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang FPBS UPI angkatan 2008. Tinggal di Jalan Karangtineng Bandung. Kontak 085795408831.    
               

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dari Kyūshoku ke Konstitusi, Membaca Pendidikan Karakter Jepang dan Indonesia melalui Program Makan Sekolah

Di Jepang , makan siang sekolah adalah bagian dari pendidikan. Di Indonesia , makan bergizi sedang diperdebatkan sebagai program. Perbedaan ini bukan soal selera kebijakan, melainkan soal cara negara memaknai mandat konstitusionalnya terhadap anak dan pendidikan. Dari sepiring nasi, kita dapat membaca arah peradaban. Kyūshoku dan Konstitusi Jepang: Pendidikan sebagai Pembentukan Manusia Jepang tidak menyebut kyūshoku sebagai bantuan sosial. Ia dilekatkan secara hukum pada sistem pendidikan melalui School Lunch Act (1954) dan diperkuat oleh Basic Law on Shokuiku (2005). Kedua regulasi ini berada dalam kerangka besar Basic Act on Education , yang menekankan pembentukan karakter, moral, dan tanggung jawab sosial warga negara. Makan bersama di sekolah dipahami sebagai: pendidikan kebiasaan hidup, pelatihan tanggung jawab kolektif, penanaman kesetaraan sosial. Dengan kata lain, Jepang menjalankan amanat konstitusionalnya secara substantif, bukan prosedural. Negara tidak hanya memastikan ...
Baca selengkapnya

Kelalaian Berjamaah dalam Tata Kelola Perkebunan Sawit di Indonesia Alih Fungsi Hutan, Kerusakan Ekologis, dan Distorsi Amanat Konstitusi

  Agung Nugraha Abstrak Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade dan menjadi salah satu pendorong utama perubahan tutupan hutan alam. Artikel ini berargumen bahwa kerusakan ekologis yang menyertainya bukan semata akibat lemahnya kapasitas negara, melainkan hasil dari kelalaian berjamaah —yakni kegagalan struktural lintas institusi yang diperkuat oleh konflik kepentingan antara negara, pemerintah daerah, dan korporasi. Dengan menggunakan data pengamatan independen dan analisis kebijakan publik, tulisan ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi sawit terdistribusi secara timpang, sementara biaya ekologis dan sosial ditanggung oleh masyarakat dan lingkungan. Artikel ini menutup dengan refleksi kritis atas pergeseran peran negara dari pengelola hajat hidup orang banyak menjadi fasilitator akumulasi modal. 1. Pendahuluan Alih fungsi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu perubah...
Baca selengkapnya

Ketika Kekayaan Berbicara Lebih Keras: Membaca Plutokrasi di Era Moderen

Gambar
Demokrasi sering dipahami sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang merasakan jarak antara ideal demokrasi dan realitas kekuasaan. Di titik inilah istilah plutokrasi menjadi relevan untuk dibahas—bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai alat baca kritis terhadap dinamika politik modern. Asal-usul Istilah Plutokrasi Istilah plutokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ploutos (kekayaan) dan kratos (kekuasaan). Secara harfiah, plutokrasi berarti pemerintahan yang dikendalikan oleh orang-orang kaya. Konsep ini sudah dibicarakan sejak zaman filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles , yang mengingatkan bahwa ketika kekayaan menjadi syarat utama untuk memegang kekuasaan, maka keadilan sosial berpotensi terdistorsi. Pada masa modern, istilah plutokrasi kembali mengemuka seiring berkembangnya kapitalisme industri , pembiayaan politik yang mahal, dan menguatnya peran korporasi besar dalam ...
Baca selengkapnya