Demonstrasi: di Antara Simpati dan Cibiran


            Dalam dunia demokrasi, penyampaian aspirasi yang dituangkan dalam sebuah aksi demonstrasi merupakan sesuatu yang lumrah. Namun demikian, ada kalanya aksi tersebut menjadi anarkis atau merugikan orang lain sehingga seringkali aksi tersebut malah mengundang kecaman masyarakat dan tak jarang malah menjadi awal dari pertentangan horizontal antara demonstran dan masyarakat.
            Mahasiswa adalah elemen dalam masyarakat demokrasi yang sering mempertontonkan aksi demonstrasi. Layaknya dua sisi mata uang, aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa untuk menunjukkan sikap kekritisan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang memberikan keadilan kepada rakyat, kerapkali berada dalam dua sisi, apakah mengundang simpati masyarakat atau malah mengundang cibiran masyarakat. Simpati masyarakat muncul manakala isu yang dibawakan demonstran sesuai dengan harapan rakyat yang merindukan keadilan dari pemerintah. Namun, cara-cara yang tidak elegan yang seringkali dipraktikkan demonstran seringkali malah mengundang cibiran dan kecaman masyarakat.
            Sebenarnya, ada banyak metode penyampaian aspirasi dalam sebuah aksi yang masih sesuai dengan koridor norma dan aturan, misalnya dengan menyampaikan pernyataan langsung dengan pengeras suara atau melalui aksi teatrikal. Namun demikian, seringkali hal tersebut dinilai kurang memberikan hasil sehingga terjadilah aksi-aksi yang anarkis. Pagar kantor pemerintah dijebol, jalan diblokir, ban mobil dibakar, foto-foto pejabat dibakar, atau lebih buruk lagi gedung perwakilan rakyat yang dibakar. Satu lagi yang patut dituliskan, aksi melalui bakar diri sebagaimana yang beberapa waktu lalu dilakukan seorang mahasiswa di depan Istana Presiden. Semua itu terjadi agar menarik perhatian pemangku kebijakan.  
            Aksi-aksi anarkis yang berujung pada terganggunya kepentingan masyarakat memang tidak hanya didominasi oleh kalangan mahasiswa. Masyarakat umum pun bisa melakukannya. Contoh kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di Bekasi, dimana ribuan pekerja melakukan aksi pemblokiran jalan tol Cikampek sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan sampai melumpuhkan kegiatan bisnis di sana.
            Melihat kasus-kasus aksi anarkis tersebut wajar jika banyak warga yang antipati kepada aksi demonstrasi, khususnya kepada aksi mahasiswa. Namun sesungguhnya, jika dilihat lebih dalam lagi, segala bentuk aksi anarkis tersebut tidak muncul tanpa alasan. Semua aksi anarkis itu sebenarnya tak perlu terjadi seandainya pemerintah sebagai pemangku kebijakan cukup aspiratif terhadap rakyatnya. Namun sayang, pemerintah kita sepertinya sudah tuli dengan suara penderitaan rakyat. Meskipun rakyat sudah berteriak-teriak, mengucurkan darah dan air mata, hingga membakar diri melepas nyawa, pemerintah masih juga tidak mau mendengar jeritan rakyatnya. Rakyat termasuk mahasiswa di dalamnya, tidak memiliki kekuatan sebesar pemerintah. Yang mereka miliki hanya kekuatan untuk didengarkan. Di saat pemerintah menulikan telinganya atas penderitaan rakyat, wajar jika mereka bertindak anarkis.
            Aksi demonstrasi akan senantiasa ada dalam dunia demokrasi. Namun, apakah aksi tersebut bisa berlangsung sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, tetap harus dikembalikan kepada pemerintah. Jika pemerintah cukup aspiratif, bisa dipastikan rakyat dan juga mahasiswa tidak akan melakukan aksinya dengan anarkis.
***


Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang FPBS UPI 2008. Tinggal di Jalan Karang Tineung 45 Bandung. Kontak 085353699317 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dari Kyūshoku ke Konstitusi, Membaca Pendidikan Karakter Jepang dan Indonesia melalui Program Makan Sekolah

Di Jepang , makan siang sekolah adalah bagian dari pendidikan. Di Indonesia , makan bergizi sedang diperdebatkan sebagai program. Perbedaan ini bukan soal selera kebijakan, melainkan soal cara negara memaknai mandat konstitusionalnya terhadap anak dan pendidikan. Dari sepiring nasi, kita dapat membaca arah peradaban. Kyūshoku dan Konstitusi Jepang: Pendidikan sebagai Pembentukan Manusia Jepang tidak menyebut kyūshoku sebagai bantuan sosial. Ia dilekatkan secara hukum pada sistem pendidikan melalui School Lunch Act (1954) dan diperkuat oleh Basic Law on Shokuiku (2005). Kedua regulasi ini berada dalam kerangka besar Basic Act on Education , yang menekankan pembentukan karakter, moral, dan tanggung jawab sosial warga negara. Makan bersama di sekolah dipahami sebagai: pendidikan kebiasaan hidup, pelatihan tanggung jawab kolektif, penanaman kesetaraan sosial. Dengan kata lain, Jepang menjalankan amanat konstitusionalnya secara substantif, bukan prosedural. Negara tidak hanya memastikan ...
Baca selengkapnya

Kelalaian Berjamaah dalam Tata Kelola Perkebunan Sawit di Indonesia Alih Fungsi Hutan, Kerusakan Ekologis, dan Distorsi Amanat Konstitusi

  Agung Nugraha Abstrak Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade dan menjadi salah satu pendorong utama perubahan tutupan hutan alam. Artikel ini berargumen bahwa kerusakan ekologis yang menyertainya bukan semata akibat lemahnya kapasitas negara, melainkan hasil dari kelalaian berjamaah —yakni kegagalan struktural lintas institusi yang diperkuat oleh konflik kepentingan antara negara, pemerintah daerah, dan korporasi. Dengan menggunakan data pengamatan independen dan analisis kebijakan publik, tulisan ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi sawit terdistribusi secara timpang, sementara biaya ekologis dan sosial ditanggung oleh masyarakat dan lingkungan. Artikel ini menutup dengan refleksi kritis atas pergeseran peran negara dari pengelola hajat hidup orang banyak menjadi fasilitator akumulasi modal. 1. Pendahuluan Alih fungsi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu perubah...
Baca selengkapnya

Ketika Kekayaan Berbicara Lebih Keras: Membaca Plutokrasi di Era Moderen

Gambar
Demokrasi sering dipahami sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang merasakan jarak antara ideal demokrasi dan realitas kekuasaan. Di titik inilah istilah plutokrasi menjadi relevan untuk dibahas—bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai alat baca kritis terhadap dinamika politik modern. Asal-usul Istilah Plutokrasi Istilah plutokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ploutos (kekayaan) dan kratos (kekuasaan). Secara harfiah, plutokrasi berarti pemerintahan yang dikendalikan oleh orang-orang kaya. Konsep ini sudah dibicarakan sejak zaman filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles , yang mengingatkan bahwa ketika kekayaan menjadi syarat utama untuk memegang kekuasaan, maka keadilan sosial berpotensi terdistorsi. Pada masa modern, istilah plutokrasi kembali mengemuka seiring berkembangnya kapitalisme industri , pembiayaan politik yang mahal, dan menguatnya peran korporasi besar dalam ...
Baca selengkapnya